Minggu, 16 Desember 2018

TUGAS 3 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

MASALAH AIR BERSIH




Disusun oleh  
VINY EKAWATI (16-630-014)






FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
Baubau
2018


BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang     

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Tidak dapat hidup tanpa udara, karena air adalah salah satu penopang hidup bagi manusia. Menyediakan udara di dunia ini sangat melimpah ruah, namun yang dapat diakses oleh manusia untuk penggunaan air minum sedikit. Dari total jumlah udara yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah udara laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi saat ini adalah berkurangnya bersih dari hari ke hari. Semakin besar populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Bersih air bersih pun semakin berkurang.
Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya yang paling baik dan biasa digunakan oleh manusia untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari mereka adalah sanitasi .
Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berbentuk logam berat . Walaupun udara dari Sumber alam DAPAT diminum Oleh Manusia, Terdapat Risiko bahwa udara Penyanyi Telah tercemar Oleh Bakteri (such as inviting participation Escherichia coli ) ATAU zat-zat Berbahaya. Jika bakteri dapat dilepaskan dengan memasak udara hingga 100 ° C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

2. Tujuan     
1. Mengetahui definisi air bersih dan syarat-syaratnya.     
2. Mengetahui sumber udara bersih.     
3. Mengetahui masalah air bersih.     
4. Penyalah gunaan dan pencemaran udara.     
5. Mengetahui tentang menanggulangi masalah bersih udara bersih.     
6. Mengetahui penyebab dan dampak akibat ketiadaan air bersih.     
















BAB II
Pembahasan

  1. Pengertian Air dalam Persyaratan-Persyaratan Air Bersih
Dalam UU RI No.7 Tahun 2004 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, beberapa pengertian terkait dengan udara, yaitu sebagai berikut:
Sumber daya udara adalah udara, dan daya udara yang terkandung didalamnya. Air adalah semua air yang berada di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya. Air Bersih (air bersih) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang berkualitas yang memungkinkan kesehatan dan dapat diminum misteri telah dimasak. Air Minum (air minum) adalah air yang melakukan proses atau tanpa proses pengolahan yang sehat dan dapat langsung diminum. Sumber udara adalah tempat atau wadah udara dan / atau yang digunakan pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Dalam konteks lain adalah udara adalah zat kimia yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air cadangan hampir 71% wajah bumi.
Saat ini kualitas air minum di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, tata ruang yang salah dan tingkat eksploitasi tenaga udara sangat bersih pada kualitas udara. Pemerintah telah mengeluarkan Kepmenkes No. 907 / Menkes / SK / VII / 2002 Tungang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Persyaratan air minum sesuai Permenkesnya yaitu harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik. Dengan kata lain kualitas dikurangi udara harus bebas, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya.
Parameter kualitas airminum yang berhubungan langsung dengan kesehatan sesuai dengan Permenkes tersebut adalah seperti mikroorganisme, seperti bakteri E.Coli dan total koliform. Yang berhubungan dengan Kimia organik adalah arsenik, flourida, kromium, kadmium, nitrit, sianida dan selenium. Sedangkan parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain berupa bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, dan suhu. Untuk parameter kimiawi meliputi aluminium, besi, khlorida, mangan, pH, seng, sulfat, tembaga, sisa khlor dan amonia.
4. Sumber Air Bersih     
  • Sungai
Rata-rata lebih dari 40.000 kilometer kubik udara segar dari sungai-sungai di dunia. Ketersediaan Suami (Sepadan DENGAN Lebih Dari 7.000 meteran kubik untuk review SETIAP orang) sepintas terlihat Cukup untuk review menjamin Persediaan Yang Cukup Bagi SETIAP Penduduk, tetapi kenyataannya udara tersebut seringkali Jumlah: Tersedia di Tempat-Tempat Yang TIDAK Tepat. Sebagai contoh Bersih udara di Lembah Sungai Amazon walupun ketersediaannya Cukup, lokasinya MEMBUAT Sumber udara Penyanyi untuk review TIDAK Ekonomis mengekspor udara Ke Tempat-Tempat Yang memerlukan.
  • Curah hujan
Dalam Pemanfaatan hujan Sebagai Sumber Dari bersih, air individu Perorangan / berkelompok / Pemerintah biasanya Membangun Bendungan Dan tandon air Yang mahal untuk review menyimpan Bersih udara di-Saat bulan bulan Musim kering Dan untuk review menekan kerusakan Musibah Banjir.
  • Air Permukaan dan udara di bawah tanah .
Air permukaan adalah apa yang terjadi pada permukaan tanah.
Air tanah adalah air yang ada dalam lakan tanah atau tanah di bawah permukaan tanah.
5. Masalah Air Bersih     
Pengadaan Bersih udara di Indonesia khususnya untuk review Skala Yang gede Masih terpusat di Daerah Perkotaan, Dan dikelola Oleh Perusahan Air Minum (WFP) Kota Yang bersangkutan. Namun demikian Beroperasi nasional jumlahnya Masih Belum mencukupi Dan DAPAT relatif Kecil dikatakan yakni 16,08% (Supas 1995). Untuk Daerah Yang Belum get Pelayanan udara Bersih Dari PAM umumnya mereka using udara tanah (sumur), sungai udara, hujan Sumber udara udara (mata air) Dan lainnya. Survei ulat Dari Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 prosentasi banyaknya rumah Tangga Dan Sumber Air Minum Yang digunakan di different Daerah di Indonesia Sangat Bervariasi tergantung Dari Kondisi geografisnya. Secara nasional yang sebagai berikut:

Permasalahan Yang Timbul yakni Sering dijumpai bahwa kulaitas tanah air maupun sungai udara Yang digunakan 'masyarakat Kurang memenuhi Syarat Sebagai udara air minum Yang sehat bahkan di beberapa Tempat bahkan TIDAK Layak untuk review diminum. Air Yang Layak diminum, mempunyai Standard persyaratan Tertentu yakni persyaratan fisis, kimiawi bakteriologis Dan, Dan Satu Kesatuan merupakan Syarat tersebut. Jadi JIKA ADA Satu Saja Yang TIDAK parameter memenuhi Syarat Maka udara tesebut untuk review TIDAK Layak diminum. Pemakaian Air Minum Yang TIDAK DAPAT memenuhi Standar KUALITAS tersebut menimbulkan Gangguan kesehatan, baik Dan Beroperasi Langsung CEPAT maupun Dan TIDAK Langsung Beroperasi perlahan.
Masalah udara Bersih Yang memenuhi Syarat kesehatan TIDAK Hanya dialami Oleh 'masyarakat Sales manager, tetapai also Sering dialami Oleh' masyarakat industri khususnya Industri Kecil Dan Menengah Yang Bergerak di hearts industri prosa khususnya prosa Pengolahan MAKANAN Dan Minuman Serta prosa Yang Berhubungan DENGAN Senyawa kimia. Masalah udara bersih yang kurang memenuhi persyaratan tersebut sangat berpengarauh terhadap kualitas produk. Sebagai contoh di hearts industri MAKANAN Dan Minuman JIKA udara Yang digunakan Kurang Baik Maka Produk Yang dihasilkan also Kurang baik, apalagi JIKA udara Yang digunakan TIDAK steril Maka Produk Yang DAPAT dihasilkan terkontaminasi Oleh mikroorganisme patogen mana Yang DAPAT membayakan Konsumen.
Data dari kementerian kesehatan menyebutkan bahwa 60% sungai di Indonesia tercemar, mulai dari bahan organik sampai bakteri-bakteri Penyebab seperti coliform dan Fecal coli . Padahal, air sungai bisa menjadi sumber kehidupan bermasyarakat. Namun, tepatnya bisa tercemar dan berubah menjadi hitam pekat, tidak layak untuk air minum, mandi, dan mencuci. Ini adalah masalah pencemaran lingkungan dan berimbas pada buruknya kesehatan pada warga.
Belum selesai masalah akses bersih, masalah buruknya juga semakin besar. Sebab, kedua hal tersebut juga disebutkan. Sebuah penelitian masih menunjukkan bahwa masih sekitar 70 juta masyarakat Indonesia buang udara besar sembarangan setiap hari. Itu berarti, setiap hari ada 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik air seni yang mencemari lingkungan. Bakteri E.Coli juga dijumpai pada 75% udara sumur dangkal di kota Hal itu tentu menyebabkan air bersih semakin sulit. Ini dibuktikan dengan sebuah data yang menunjukkan dari 1000 orang penduduk Indonesia, 411 orang sakit diare, yang itu hampir 50% penduduk Indonesia.
* Menurut Penelitian Sebuah Lembaga Yang Bernama MDGs ( Millennium Development Goals) Asia Pasifik, Bahwa untuk review Sektor sanitasi di Indonesia cakupan Akses Diplomasi nasionalnya, rata rata Memang Telah mencapai 80%, dan ITU artinya Telah melampaui target yang Dari MDGs Yang Hanya 74%. Namun, hal itu baru sebatas kuantitas. Bukan kualitas. Mencari Google Artikel Bukti di differences Yang menunjukkan bahwa banyaknya bayi Yang Meninggal Akibat Diare, Hal ITU Telah Cukup membuktikan bahwa Beroperasi KUALITAS, sanitasi di Indonesia Masih Sangat-Sangat Buruk.
Sedangkan jika ditinjau dari kuantitas dan kualitas, data terbaru yang dilansir MDGs, baru 51,02% keluarga di Indonesia yang memiliki akses yang efisien. Targetnya, pada tahun 2015 bisa naik hingga di angka 60% hingga 70%.
Melihat data-data di atas tentu kita sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang baru saja ditinjau dari faktor-faktor akses terhadap udara bersih serva sanitasi. Hal itu tentunya memunculkan tanda tanya besar. Apa penyebab buruknya kualitas udara dan sanitasi di Indonesia?
Masalah yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Dari data yang di differences Saja Sudah DAPAT dibuktikan, DENGAN Masih banyaknya Penduduk Indonesia Yang Buang udara gede sembarangan tentu menyebabkan buruknya KUALITAS udara di Indonesia terutama PADA Sumber Sumber udara-yang Seharusnya Menjadi Sumber penghidupan Warga. Dengan tingkat populasi yang tinggi, namun akan menciptakan lingkungan yang sangat baik untuk memperparah kondisi tersebut. Masyarakat Indonesia masih sering membuang limbah rumah tangga, sampah, dst. Mendefinisikan sungai-sungai yang dapat menjadi penghancur mereka. Belum juda eksploitasi udara tanah untuk tujuan fasilitas hotel, apartemen, dan perkantoran yang semakin semakin berkurangnya debit udara bersih.
Masalah yang kedua, adalah rendahnya alokasi APBD setiap daerah yang digunakan untuk perbaikan layanan air bersih dan sanitasi. Berdasarkan data dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2010 yang lalu, rata-rata Angka belanja seluruh kota dan kabupaten di Indonesia masih di angka 1,5% dari total belanja APBD. Dibandingkan pada saat tahun 2006 yang rata-rata hanya 0,5%, hal itu tentu saja yang signifikan. Namun, berkaca dari kondisi Indonesia saat ini, hal itu tentu jauh dari kata layak, karena kondisi sanitasi dan udara bersih di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan.
6. Penyalah Gunaan Dan Pencemaran Udara     
Sumber-sumber air bersih yang biasanya digunakan adalah:
1. Pertanian. Penghamburan udara Akibat ketiadaannya penyaluran udara yang Baik PADA Lahan Yang diairi DENGAN Irigasi (untuk review penghematan hearts Jangka Pendek) DAPAT berakibat terjadinya kubangan Dan penggaraman Yang DAPAT akhirnya menyebabkan hilangnya produktivitas udara Dan tanah .               
2.                   Industri. Walaupun Indust using udara JAUH LEBIH Sedikit dibandingkan DENGAN Irigasi Pertanian, namun PENGGUNAAN udara Oleh Bidang Indust mungkin membawa dampaknya Yang Lebih Dari doa Parah dipandang Segi. Pertama, penggunaan udara untuk industri sering tidak diatur dalam sumber daya udara, kemudian digunakan berlebihan. Kedua, Yang TIDAK Pembuangan Limbah Indust diolah DAPAT menyebabkan PENCEMARAN Bagi udara permukaan ATAU Bawah tanah air, seihingga Menjadi Terlalu Berbahaya untuk review dikonsumsi. Air Buangan Industri Ke Sungai Sering dibuang Langsung Dan Saluran-Saluran, mencemarinya, Dan also PADA akhirnya mencemari Lingkungan laut, ATAU Kadang-Kadang Buangan tersebut dibiarkan Saja Ke hearts Sumber meresap Tanah Air Tanpa through prosa Pengolahan apapun. Kerusakan yang diakibatkan oleh buangan ini sudah melewati reputasi volumenya.
3. Eksploitasi sumber-udara oleh masal oleh rumah tangga.                  
* Di Negara Berkembang: Di beberapa Tempat di gatra Bagian Tamil Nadu di India Bagian Selatan Yang TIDAK memiliki hukum Yang mengatur pemasangan penyedotan sumur pipa ATAU Yang membatasi tanah air penyedotan, tanah air permukaan anjlok 24 hingga 30 meter yang Selama Tahun 1970 tahun Sebagai Akibat Dari tak terkendalikannya pemompaan atau pengairan. PADA Tahun di Sebuah udara Konferensi 2006 Wakil Dari gatra Yang Suatu kering melaporkan bahwa 240.000 sumur Pribadi Yang Tanpa dibor mengindahkan Kapasitas Jaringan Sumber udara mengakibatkan kekeringan Dan garam Peningkatan kadar.   
* Di negara maju seperti Amerika Serikat seperlima dari seluruh tanah irigasi di AS tergantung hanya pada jaringan sumber air (Aquifer) Agallala yang hampir tak pernah menerima pasok secara alami. Selama 4 dasawarsa terakhir terhitung dari tahun 2006, sistem jaringan yang tergantung pada sumber ini meluas dari 2 juta hektar menjadi 8 juta, dan kira-kira 500 kilometer kubik air telah tersedot. Jaringan sumber ini sekarang sudah setengah kering kerontang di bawah sejumlah negara bagian. Sumber-sumber air juga mengalami kemerosotan mutu, di samping pencemaran dari limbah industri dan limbah perkotaan yang tidak diolah, seperti pengotoran berat dari sisa-sisa dari lahan pertanian. Misalnya, di bagian barat AS, sungai Colorado bagian bawah sekarang ini demikian tinggi kadar garamnya sebagai akibat dari dampak arus balik irigasi sehingga di Meksiko sudah tidak bermanfaat lagi, dan sekarang AS terpaksa membangun suatu proyek besar untuk memurnikan air garam di Yuma, Arizona, guna meningkatkan mutu sungainya. Situasi di wilayah perkotaan jauh lebih jelek daripada di daerah sumber dimana rumah tangga yang terlayani terpaksa merawat WC dengan cara seadanya karena langkanya air, dan tanki septik membludak karena layanan pengurasan tidak dapat diandalkan, atau hanya dengan menggunakan cara-cara lain yang sama-sama tidak tuntas dan tidak sehat. Hal ini tidak saja mengakibatkan masalah bagi penggunanya sendiri, tetap juga sering berbahaya terhadap orang lain dan merupakan ancaman bagi lingkungan karena limbah mereka lepas tanpa proses pengolahan.
7.      Kontroversi Air Bersih
Walaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya,tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah.
Keributan masalah air bersih bisa terjadi dalam suatu negara, kawasan, ataupun berdampak ke benua luas karena penggunaan air secara bersama-sama. Di Afrika, misalnya, lebih dari 57 sungai besar atau lembah danau digunakan bersama oleh dua negara atau lebih; Sungai Nil oleh sembilan, dan Sungai Niger oleh 10 negara. Sedangkan di seluruh dunia, lebih dari 200 sungai, yang meliputi lebih dari separo permukaan bumi, digunakan bersama oleh dua negara atau lebih. Selain itu, banyak lapisan sumber air bawah tanah membentang melintasi batas-batas negara, dan penyedotan oleh suatu negara dapat menyebabkan ketegangan politik dengan negara tetangganya.
Di Seluruh Dunia, Kira-kira 20 gatra, hampir Semuanya di Kawasan Negara Berkembang, memiliki Sumber udara Yang DAPAT diperbarui Hanya Di Bawah 1.000 meteran kubik untuk review SETIAP orangutan Suatu Tingkat Yang biasanya dianggap kendala Yang Sangat mengkhawatirkan Bagi Pembangunan, Dan 18 gatra lainnya memiliki di bawah 2.000 meter kubik untuk setiap orang.
Penduduk dunia yang pada 2006 duduk 5,3 miliar akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025 akan didera oleh sebutan udara bersih. Laju angka kelahiran yang paling tepat terjadi di daerah yang ber-sumber udara yang paling berat, yaitu di negara-negara berkembang.
8. Penyebab dan Akibat Ketiadaan Air Bersih     
a. Sebab-sebab Terjadinya Krisis Air Bersih
mengutamakan Manusia                    
Kodoatie hearts bukunya Yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu mengungkapkan bahwa faktor Krisis udara Utama Adalah Manusia Perilaku guna mencukupi Kebutuhan Hidup Yaitu perubahan tata guna Lahan Keperluan untuk review Mencari Tempat Dan nafkah Tinggal. Sebagian Besar 'masyarakat Indonesia, MENYEDIAKAN udara air minum Beroperasi mandiri, tetapi TIDAK Jumlah: Tersedia Cukup information Tepat guna Hal Hal Yang DENGAN Berlangganan Persoalan terutama udara TENTANG Konservasi Dan pentingnya udara using Beroperasi Bijak. Masyarakat masih menganggap udara sebagai benda sosial.
Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip-prinsip ketinggian air limbah rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan. Sedangkan air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari, tersedia untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran / sampah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hanya urusan pemerintah atau PDAM saja, tidak ada masalah untuk air minum secara bersama.
Populasi yang terus meningkat dan sebaran penduduk yang tidak merata.
Pemanfaatan sumberdaya udara Kebutuhan Umat Bagi Manusia Semakin hari Semakin MENINGKAT. Hal Penyanyi DENGAN Seirama pesatnya pertumbuhan Penduduk di Dunia Yang memberikan konsekuensi rumah Terhadap upaya-Upaya Pemenuhan Kebutuhan hidupnya. Disatu Sisi Kebutuhan Akan sumberdaya udara Semakin MENINGKAT Pesat disisi dan dan lain kerusakan PENCEMARAN sumberdaya udara Semakin MENINGKAT pula Sebagai implikasi industrialisasi Dan Yang TIDAK pertumbuhan populasi Disertai Penyebaran DENGAN Yang Masih Merata sehingga menyebabkan tingginya Jangka Waktu orangutan Yang Belum terlayani telah dipakai udara Bersih Dan sanitasi dasar dasar.
Selain itu jumlah populasi juga akan berpengaruh pada kualitas udara. Sekitar 60 rumah dari Jakarta memiliki sumur yang jauh kurang dari 10 meter dari tangki septik. Lebih banyak tangki septik dari Jakarta lebih dari satu juta. Melimpahnya jumlah tangki septik yang terus bertambah tanpa ada peraturan yang baik untuk pencemaran udara tanah dan gangguan jutaan penduduk.
  • Kerusakan Lingkungan
- Penggundulan Hutan
Kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat penggundulan hutan menjadi penyebab utama kekeringan dan kelangkaan air bersih. Kawasan hutan yang menjadi daerah tangkapan (catchment area) telah rusak karena penebangan liar. Laju kerusakan di semua wilayah seperti udara, baik karena penggundulan di hulu maupun pencemaran dientang DAS. Kondisi itu akan menyebabkan fungsi dan potensi wilayah seperti udara sebagai penyedia air bersih.
Berdasarkan data yang di Departemen Kehutanan Hingga Tahun 2000 Saja diketahui Luas Lahan Kritis Yang mengalami kerusakan Parah di Seluruh Indonesia mencapai 7.956.611 hektare (ha) untuk review Kawasan hutan Dan 14.591.359 ha Lahan di Luar Kawasan hutan. Sedangkan PADA Tahun Yang sama Rehabilitasi ATAU Penanaman Kembali Yang dilakukan Pemerintah Hanya Mampu menjangkau ha 12 952 326 973 Kawasan hutan Dan ha di Luar Kawasan hutan.
- Pemanasan Global
Pemanasan global telah meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan melelehnya es di gunung dan kutub, berkurangnya aliran udara, naiknya permukaan air laut dan dampak buruk lainnya. Seiring dengan semakin panasnya permukaan bumi, tanah di mana udara juga akan cepat melewati penggaapan untuk mempertahankan siklus hidrologi. Air muka dan penguapan lebih cepat sementara balok-balok salju yang diperlukan untuk mengisi kembali udara tawar sebenarnya semakin sedikit dan kecil. Saat salju tidak sesuai yang benar-benar, maka yang terjadi adalah mencair dan mengisi udara ke danau, bak neraka akan menuju penguapan. Danau-danau itu sendiri akan menghadapi sumbatan airnya sendiri tidak lagi membeku.
Air akan mengalami penguapan yang jauh lebih lambat ketika permukaannya tertutup es, sehingga ada lebih banyak air yang tersisa dan meresap ke dalam tanah. Ketika terjadi pembekuan yang lebih sedikit, artinya semakin banyak air yang dilepaskan ke atmosfir. Maka, ketika gletser yang tersisa dari zaman es mencair semua, sungai-sungai akan kehilangan sumber air.

  • Pencemaran Air
Saat ini pencemaran air sungai, danau dan air bawah tanah meningkat dengan pesat. Sumber pencemaran yang sangat besar berasal dari manusia, dengan jumlah 2 milyar ton sampah per hari, dan diikuti kemudian dengan sektor industri dan perstisida dan penyuburan pada pertanian (Unesco, 2003). Sehingga memunculkan prediksi bahwa separuh dari populasi di dunia akan mengalami pencemaran sumber-sumber perairan dan juga penyakit berkaitan dengannya.
Hilman Masnellyarti, Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kelangkaan Bersih udara disebabkan pula Oleh PENCEMARAN Limbah di sungai. Diperkirakan, 60 Persen sungai di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi Dan tercemar different Limbah, Mulai dari Bahan organik Hingga Bakteri fecal coliform Dan coli penyebab Diare.
Sungai-sungai di Pulau Jawa umumnya berada pada kondisi yang memprihatinkan pencemaran limbah industri dan limbah domestik. Padahal sebagian gede sungai ITU merupakan Sumber udara Bagi 'masyarakat, untuk review mandi Keperluan, cuci, Serta Sumber baku air minum olahan (WFP).
Di Jakarta misalnya, dari hasil penelitian oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta pada 2006, 13 sungai yang mengalir melewati ibukota sudah tercemar bakteri Escherchia coli (E-coli). Bakteri yang berasal dari sampah organik dan tinja manusia ini juga mencemari hampir 70 persen tanah di kawasan ibukota, sehingga berpotensi mencemari sumber air tanah. Salah satu sungai yang tingkat pencemarannya paling parah adalah Sungai Ciliwung. Kadar bakteri E-coli pada sungai itu mencapai 1,6-3 juta individu per 100cc, jauh di atas baku mutu 2.000 individu per 100cc. Padahal sungai ini menjadi bahan baku air minum di Jakarta. Sedangkan penelitian lain menyebutkan, 76,2 persen dari 52 sungai di Pulau-pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi tercemar berat oleh zat organik, termasuk 11 sungai-sungai utama di Indonesia yang tercemar unsur amonium. Sungai-sungai yang mengalir di pulau Jawa, seperti Jakarta, cenderung lebih tercemar oleh bakteri E-coli akibat pencemaran tinja yang menyebabkan penyakit diare pada manusia.
  • Manajemen Manajemen Air Yang Kurang Baik
- Kurangnya koordinasi antara terkait
Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab Terhadap Infrastruktur udara Departemen Dalam Negeri mengurusi pentarifan udara Departemen Kehutanan bertanggung jawab Terhadap Konservasi Sumber Daya udara sedangkan masalah KUALITAS udara Oleh Departemen Kesehatan. Banyaknya Institusi Yang terlibat Dan tumpang-tindihnya Pengambilan kebijakan TENTANG udara Oleh Departemen Yang ADA ditambah Lagi DENGAN kurangnya Koordinasi ANTARA Institusi tersebut menyebabkan Kegagalan Program different Pembangunan Indonesia udara di Sektor.
- Anggaran yang tidak mencukupi  
Menurut Depkes, selama 30 tahun terakhir, dana hanya untuk sekitar 820 juta dolar AS atau setara Rp 200 per orang per tahun. Kebutuhannya mencapai Rp 470 per rupiah per tahun. Bank Pembangunan Asia perlu RP 50 triliun untuk mencapai target MDGs 2015 dengan 72,5% penduduk akan terlayani oleh fasilitas air bersih dan sanitasi dasar.
Dalam APBN tahun 2008, anggaran untuk sanitasi itu hanya 1/2 dari anak perusahaan BBM. Dari anggaran tersebut terlihat orang-orang yang belum melihat anggaran untuk perbaikan sebagai investasi tetapi mereka mencari sebagai biaya. Padahal * Menurut perhitungan WHO Dan sejumlah Lembaga lain SETIAP US $ 1 Investasi di sanitasi Dan udara Bersih Akan memberikan Manfaat Ekonomi sebesar US $ 8 hearts Bentuk Peningkatan produktivitas Dan Waktu, berkurangnya Angka KASUS penyakit Dan Kematian.
- Buruknya Kinerja PAM / PDAM
Air minum perpipaan sebagai sistem layanan air minum yang paling ideal hingga saat ini dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Secara nasional, melihat udara diabadikan baru sekitar 17%, mencakup 32% dari perkotaan dan 6,4% dari perdesaan. Pada dasarnya PDAM secara nasional rata-rata memiliki kinerja yang sangat menjanjikan. Seperti Tingkat Pelayanan Yang Rendah (32%), udara Tinggi Kehilangan (41%), Konsumsi Yang Rendah udara (14 m3 / bulan / RT).
Sebagian PDAM gede mengalami kendala hearts memberikan Pelayanan yang Baik Akibat different Persoalan, baik ASPEK Teknis (baku udara unit Pengolah Dan Jaringan Distribusi Yang Sudah membunuh, Tingkat Kebocoran, Dan Lain Lain) maupun ASPEK non Utang Teknis (status Kelembagaan PDAM, sulitnya Menarik investasi swasta, manajemen yang tidak berprinsip kepengusahaan, tarif full cost recovery tidak, dan lain lain).
Produksi produksi tergantung dari air baku yang digunakan oleh PDAM. Namun demikian biaya umum untuk biaya lebih tinggi. PDAM yang menggunakan udara sebagai sumber udara, biaya produksi rata-rata Rp 787 / m3, sedangkan tarif rata-rata Rp 61 8 / m3. PDAM yang menggunakan mata air, sumur dalam dan sungai sekaligus, biaya produksi rata-rata Rp 1.188 / m3, dalam tarif rata-rata Rp 1.112 / m3. Sedangkan PDAM yang mengandalkan sebagai sumber udara, biaya produksi rata-rata Rp 1.665 / m3, dan tarif rata-rata Rp 1.175 / m3.
PDAM belum mandiri karena campur tangan (Pemda) dalam manajemen dan keuangan, cukup membebani PDAM. Sumber daya manusia Pimpinan PDAM umumnya kurang profesional dan menimbulkan inefisiensi dalam manajemen. Dari segi keuangan, tarif udara saat ini tidak bisa menutup biaya operasi PDAM, PDAM Balikpapan defisit kas, dan tidak bisa lagi menangani kewajibannya. PDAM masih memiliki hutang jangka panjang yang cukup besar dan tidak memadai yang memuaskan.
Di awal tahun 2007 misalnya, banyak warga kawasan Jakarta mengeluhkan kelangkaan udara bersih. Tingginya permintaan secara bebas untuk mengatur lonjakan harga udara bersih. Diantara penyebab kelangkaan udara bersih adalah tidak beroperasinya beberapa Perusahaan Daerah Minum Air (PDAM) secara keseluruhan.
Fakta yang ada dari sekitar 400 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang dapat beroperasi dengan prima. Kondisi PDAM pada tahun 2007 adalah 80 perusahaan sehat, 116 kurang sehat, 139 sakit, total dari 335 PDAM. PDAM saat ini juga terbelit menopang kurang lebih Rp 5,66 triliun. Selain kapasitas produksi nasional yang belum terpenuhi, PDAM hingga kini masih bisa membahas kebocoran udara hingga 40-50 persen.
b. Akibat Ketiadaan Air Bersih
1) Penyakit diare . Indonesia diare merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak-anak dibawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita diare setiap tahun. Air yang terkontaminasi dan pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditenggarai menjadi akar masalah ini. Sementara itu 100 juta orang Indonesia tidak memiliki akses air bersih.     
2) Penyakit cacingan .     
3) Pemiskinan. Rumah Tangga Yang Membeli udara Dari para penjaja membayar doa kali Hingga Enam kali Dari rata-rata Yang Dibayar Bulanan Oleh mereka Yang mempunyai Sambungan Saluran Pribadi untuk review volume udara Yang Hanya sepersepuluhnya.     
9. Menanggulangi Masalah Pengiriman Udara Bersih     

Langkah pertama dan yang paling mendasar adalah pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kejelasan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. PHBS Hal ITU sebenarnya Telah dilakukan Oleh Pemerintah through Program, Yaitu Hidup Bersih Dan Sehat Perilaku mengupayakan untuk review Yang Memberdayakan ANGGOTA Rumah Tangga agar Sadar, mau Dan Mampu Hidup Bersih Dan melakukan Perilaku Sehat. Sasaran program penyuluhan ini adalah kelas IV dan V SD / sederajat. Namun, di sini, saya ingin menggarisbawahi, bahwa hal yang inginnya berhubungan tentang PHBS lebih dari memulai dari dini. Pendidikan di kanak-kanak pun, pemerintah harus memberikan penyuluhan juda. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi dua kali sehari, dan lainnya. Sehingga,
PHBS dipesan juga tidak hanya diberikan kepada anak-anak. Orang membunuh orang yang dinilai peru menunjukkan pengetahuan tentang ini. Sebab, orang tua-lah yang membentuk pribadi dan perilaku anak-anak. Jika tidak langsung, orang tua juga menjadi pengawas bagi anak-anak saat di rumah, apakah anak-anak itu mampu melaksanakan penyakit sehat ataukah tidak.
Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat dan lain-lain juga harus memberikan perhatian pada hal ini. Dengan begitu, fasilitas di lembaga mereka tentu saja harus memenuhi standar, bahkan di atas standar. Misal fasilitas tempat cuci tangan yang lengkap menyajikan fasilitas MCK yang bersih dan layak
Selain digalakkan melalui penyuluhan, pemerintah juga telah menggalakkan PHBS melalui praktik atau peragaan langsung. Misalnya cuci tangan yang benar, klinik sanitasi, dan lain sebagainya. Namun, Upaya Pemerintah mengadakan sosialisasi semacam ITU terlihat Belum Menyeluruh Ke Seluruh Wilayah Indonesia, terutama daerah-Yang MASUK Ke hearts Daerah Daerah DENGAN KUALITAS udara Dan Yang sanitasi Buruk. Ketidakterjungsian yang tidak peduli masyarakat yang tahu bagaimana berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan PHBS inginnya dipetakan secara penuh, dapat mengakses daerah-daerah yang membutuhkan.
Program lain yang telah dilaksanakan pemerintah adalah PPSP yaitu Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Melalui program ini membangun akses ke permukiman yang memungkinkan Anda dapat dipercepat. Namun, minimnya anggaran yang dimiliki, menyebabkan program ini jauh dari kata maksimal. Sehingga, dibutuhkan dana yang lebih besar untuk mewujudkannya.
Langkah kedua Yang Harus dilaksanakan, Penghasilan kena pajak Kesadaran society DAPAT ditumbuhkan, Maka Pemerintah menaikkan Anggaran untuk review untuk review meningkatkan telah dipakai mengakses udara Bersih Serta sanitasi Yang Layak. Data Berdasarkan Yang Telah Saya tulis di differences, Daerah rata-rata di Indonesia Masih mengalokasikan 1,5% Dari APBD-nya untuk review Pembangunan di Bidang sanitasi. Hal itu tentu sangat kecil, dan dapat ditambahkan untuk tahun-tahun keudukan.
Langkah Yang Ketiga, apabila di rasa APBD Telah mencapai Titik Maksimum, sehingga TIDAK DAPAT dinaikkan Lagi, Pemerintah also DAPAT Menjalin kerja sama DENGAN Lembaga-Lembaga internasional Yang berkaitan DENGAN Hal inisial. Misalnya badan PBB, seperti WHO atau World Health Organization. Di Tingkat nasional, Langkah Danone untuk review membantu ketersediaan air Bersih di NTT Patut diacungi Jempol. Dan ITU, tentu akan DAPAT Semakin menjangkau Daerah lainnya Bila kerja sama ITU DENGAN dilakukan Lembaga-Lembaga Internasional lainnya.









BAB III
PENUTUP
10. KESIMPULAN 
Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Menyediakan udara di dunia ini sangat melimpah ruah, namun yang dapat diakses oleh manusia untuk penggunaan air minum sedikit. Dari total jumlah udara yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah udara laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi saat ini adalah berkurangnya bersih dari hari ke hari. Semakin besar populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Bersih air bersih pun semakin berkurang. Potensi air permukaan Indonesia Indonesia sendiri lebih kurang 1.789 milyar m3 / tahun. Sekitar 119 juta orang Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih (Suara Pembaruan - 23 Mar 2007). Penduduk Indonesia yang bisa mengakses udara bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 orang dari total penduduk Indonesia. Itupun Yang dominan Adalah Akses Diplomasi untuk review perkotaaan Penyebab Dari terjadinya Krisis Bersih udara Penyanyi ANTARA lain: Perilaku Manusia Yang Kurang, Populasi Yang Terus bertambah Dan sebaran Penduduk Yang TIDAK Merata, kerusakan Lingkungan, manajemen Pengelolaan udara Yang Buruk, pemanasan global, Anggaran Yang TIDAK mencukupi, dilayani buruknya kinerja PAM PDAM. Kemudian Krisis Bersih udara Penyanyi also Yang memberikan Dampak Cukup signifikan Bagi Bagi kehidupan 'masyarakat diantaranya Dampak kesehatan Yaitu timbulnya different penyakit macam Dan Ekonomi Dampak Yaitu sulitnya Bersih udara didapatkan terutama Bagi Miskin rakyat. Populasi yang terus meningkat dan sebaran penduduk yang tidak merata, kerusakan lingkungan, manajemen yang buruk, pemanasan global, anggaran yang tidak mencukupi, melayani buruknya kinerja PAM PDAM. Kemudian emisi air bersih juga memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat yang memberikan dampak bagi kesehatan yaitu timbulnya berbagai macam masalah dan dampak ekonomi seperti sulitnya air bersih. Populasi Yang bertambah Terus Dan Yang TIDAK sebaran Penduduk Merata, kerusakan Lingkungan, manajemen Pengelolaan udara Yang Buruk, pemanasan global, Anggaran Yang TIDAK mencukupi, Serta buruknya costs kos WFP PDAM. Kemudian Krisis Bersih udara Penyanyi also Yang memberikan Dampak Cukup signifikan Bagi Bagi kehidupan 'masyarakat diantaranya Dampak kesehatan Yaitu timbulnya different penyakit macam Dan Ekonomi Dampak Yaitu sulitnya Bersih udara didapatkan terutama Bagi Miskin rakyat.



  1. Saran
    Penghasilan kena pajak Membaca makalah Yang Kami buat, penyusun mengharapkan Supaya kitd SEMUA DAPAT Bersama-sama mencegah terjadinya PENCEMARAN Yang DAPAT MEMBUAT kebersiha Menjadi udara tercemar Oleh Sampah maupun Kotoran Yang DAPAT menimbulkan Penyebaran Bakteri
















  1. DAFTAR PUSTAKA
1. Bapak Aris Marfai, Krisis Air, Tantangan Manajemen Sumberdaya Air (Mar 20 2012).     
8. Andi Iqbal Burhanuddin, Fenomena Pemanasan global Dan Dampaknya (19 Maret 2012).     

Minggu, 09 Desember 2018

Infrastruktur keairan

Pengertian InfrastrukturPengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. menurut American Public Works Association(Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.


Secara teknik, infrastruktur memiliki arti dan definisi sendiri yaitu merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Sistem Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.



Disini, infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya.


Dalam hal ini, lingkungan alam merupakan pendukung sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur, sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi. Analoginya seperti gambar dibawah ini :



Pengelompokan sistem insfrastruktur dapat dibedakan menjadi (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005) :

Grup keairanGrup distribusi dan produksi energiGrup komunikasiGrup transportasi (jalan, rel)Grup bangunanGrup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dll)Grup pengelolaan limbahKomponen Infrastruktur

Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA (American Public Works Association) adalah :

Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (water treatmentSistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulangFasilitas pengelolaan limbah padatFasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasiFasilitas lintas air dan navigasiFasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara (termasuk tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrolSistem transit publikSistem kelistrikan: produksi dan distribusiGedung publik: sekolah, rumah sakitFasilitas perumahan publikTaman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion

Sedangkan menurut P3KT, komponen-komponen infrastruktur antara lain:

Perencanaan kotaPeremajaan kotaPembangunan kota baruDrainaseAir limbahPersampahanPengendalian banjirPerumahanPerbaikan kampungPerbaikan prasarana kawasan pasar

Dilihat dari input - output bagi penduduk, komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik, yaitu:

Komponen yang memberi input kepada penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kategori ini adalah prasarana air minum dan listrikKomponen yang mengambil output dari penduduk. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase/pengendalian banjir, pembuangan air kotor/sanitasi, dan pembuangan sampah.Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kelompok ini meliputi: prasarana jalan dan telepon.

Minggu, 02 Desember 2018

PENGENDALIAN BANJIR DAN KEKERINGAN
Banjir dan kekeringan merupakan dua kejadian ekstrimitas yang berbeda seperti dua sisi dari satu keping mata uang logam. Kejadian tersebut silih berganti, bahkan diprakirakan tidak akan dapat diatasi dalam jangka menengah. Fakta sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa besaran banjir dan kekeringan baik intensitas, frekuensi, durasi dan dampak yang ditimbulkan terus meningkat. Perbandingannya, tahun 1997 lahan sawah yang terkena banjir seluas 58.197 ha, sementara tahun 2006 yang terkena meningkat seluas 322.476 ha (554%). Sedangkan untuk kekeringan, luas sawah yang terkena pada tahun 1998 seluas 161.601 ha dan meningkat tajam pada tahun 2006 dengan luas sawah yang terkena mencapai 267.088 ha (60%). Tahun 1997 merupakan kejadian ekstrim dengan adanya fenomena El-Nino kuat sehingga lahan sawah yang terkena kekeringan mencapai 517.614 ha.
Sementara di Jawa kondisinya lebih memprihatinkan lagi karena dengan kemampuan memasok 50-55% produksi padi nasional, sebagian besar lahan sawah beririgasi dan tadah hujan yang rawan kekeringan 1. 448 829 ha (42%), rawan banjir 340 698 ha (9%), rawan banjir dan kekeringan 427 894 ha (13%), dan hanya 36% yang tidak rawan. Proporsi ini dipastikan akan terus memburuk karena lahan yang sampai saat ini belum rawan banjir dan kekeringan dapat berubah menjadi rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan keduanya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa banjir dan kekeringan merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan secara bertahap dengan mengerahkan segala sumberdaya dan semua pemangku kepentingan.
Paling tidak ada enam argumen yang mendasari disusunnya buku cetak biru pengelolaan banjir dan kekeringan partisipatif ini: (i) peningkatan luas wilayah persawahan yang terkena banjir dan kekeringan, dengan dampak penurunan produksi sampai gagal panen (puso) terus meningkat (ii) terjadi banjir dan kekeringan pada tahun yang sama saat terjadi anomali iklim maupun kondisi iklim normal (iii) transisi dan periode ulang (return period) anomali iklim cenderung acak (randomized), sehingga sangat menyulitkan dalam adaptasi (iv) kekeringan dan banjir berulang pada tahun yang sama di lokasi yang sama (v) dampak anomali iklim bervariasi antara wilayah dan antar waktu (vi) banjir dan kekeringan hanya dapat diturunkan besarannya tetapi tidak dapat dihilangkan, sehingga diperlukan pengelolaan terencana dengan semua pemangku kepentingan.
Berdasarkan ilustrasi kompleksitas, dinamika dan dampak masalah banjir dan kekeringan, maka diperlukan pengelolaan partisipatif dengan memberikan hak dan kewajiban yang proporsional terhadap semua pemangku kepentingan dengan menekankan tindakan penyesuaian dan anitisipatif agar risiko yang ditimbulkan dapat direduksi dan diantisipasi lebih dini.
Buku I cetak biru terdiri atas 4 (empat) bab yaitu Bab I berisi tentang Pendahuluan, Bab II menguraikan tentang Terminologi mengenai Banjir dan Kekeringan antara lain tentang Pengertian Banjir dan Kekeringan, Penyebab Banjir dan Kekeringan serta sebaran Wilayah Banjir dan Kekeringan.
Bab III menguraikan tentang Dampak Banjir dan Kekeringan terhadap Produksi Padi. Dampak banjir dan kekeringan menunjukkan kecenderungan peningkatan luas areal terkena dan puso serta Kejadian banjir dan kekeringan yang berulang di tahun yang sama dan lokasi yang sama sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap penurunan produksi pertanian khususnya padi.
Bab IV menguraikan tentang Kerangka Pikir Pengelolaan Banjir dan Kekeringan. Pengelolaan banjir dan kekeringan harus dilakukan melalui pendekatan strategis, antisipatif, dan operasional yang difokuskan pada ketiga pendekatan yang partisipastif dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prioritas wilayah penanganan kerawanan banjir dan kekeringan. Pendekatan tersebut meliputi: penentuan prioritas pengelolaan banjir dan kekeringan, identifikasi faktor penyebab banjir dan kekeringan serta metode pengelolaannya.
Berdasarkan data pemantauan lapangan kejadian banjir dan kekeringan, maka ada tiga faktor dominan penyebab banjir yang harus diperhitungkan yaitu faktor klimatologis, hidrologis dan agronomis. Letak geografis diantara dua benua, dan dua samudra serta terletak di sekitar garis khatulistiwa merupakan faktor klimatologis dominan keragaman iklim penyebab banjir dan kekeringan di Indonesia. Posisi geografis ini menyebabkan Indonesia berada pada belahan bumi dengan iklim monsoon tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim baik El-Nino Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole Mode (IOD) maupun Median Jullien Oscillation (MJO). ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan apabila menghangat (El Nino), sebaliknya menyebabkan terjadinya banjir jika pendinginan (La Nina). Pengaruh IOD dibagi menjadi dua, IOD positif menyebabkan penurunan di wilayah Indonesia bagian selatan, sedangkan IOD negatif menyebabkan terjadinya curah hujan tinggi di wilayah yang sama. Sementara MJO akan berpengaruh pada awal musim hujan yang dimulai dari bagian barat Sumatera bergerak terus ke timur.
Hasil analisis iklim 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan terbentuknya pola iklim baru yang mengarah terjadinya perubahan iklim. Tahun 2007 perubahan itu antara lain dicirikan terjadinya dua periode musim kemarau dan musim hujan dalam satu tahun (), sehingga pola curah hujan berubah dari mono modal menjadi bimodal. Dampak negatif terhadap sektor pertanian yang paling signifikan adalah bergesernya awal musim hujan dengan banjirnya dan kemarau dengan kekeringannya. Implikasi langsungnya adalah kacaunya pola tanam, perubahan durasi musim dan intensitasnya. Perubahan iklim ini diperburuk dengan terjadinya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengganggu neraca air hidrologis. Implikasinya, terjadinya kelebihan air pada musim hujan dan atau kekurangan air pada musim kemarau, sehingga menyebabkan banjir dan atau kekeringan di lahan pertanian, kerusakan pertanaman padi, menurunnya produksi bahkan di beberapa wilayah mengalami puso.
Secara ilmiah, variabilitas iklim antar wilayah dan waktu akibat anomali dan atau perubahan iklim tidak dapat dikendalikan. Antisipasi melalui pendekatan adaptasi yang paling operasional adalah pendekatan klimatologis, hidrologis dan agronomis yang selama ini belum optimal dilakukan petani. Berdasarkan pelajaran dan pengalaman kejadian banjir dan kekeringan sebelumnya, maka sudah selayaknya sektor pertanian dirancang lebih bersahabat dengan fenomena tersebut melalui adaptasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan peningkatan kemampuan sumber daya petani, diharapkan petani akan lebih menyadari dan lebih disiplin dalam mentaati jadwal tanam yang ketat dan pilihan komoditas yang tepat.
BANJIR DAN KEKERINGAN
A. Pengertian Banjir dan Kekeringan
Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode genangan dengan kedalaman tertentu, sehingga menurunkan produksi pertanian. Sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air mendukung proses produksi pertanian secara optimal, sehingga menurunkan produksi pertanian.
B. Penyebab Banjir dan Kekeringan
Secara faktual faktor determinan penyebab banjir dan kekeringan adalah kondisi iklim ekstrim, terganggunya keseimbangan hidrologis, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Besaran banjir dan kekeringan sangat ditentukan jumlah, intensitas faktor penyebab serta durasi terjadinya.
Penyimpangan iklim akibat ENSO, IOD dan MJO menyebabkan produksi uap air dan awan di sebagian Indonesia bervariasi dari ekstrimitas tinggi ke rendah atau sebaliknya, sehingga menyebabkan penyimpangan iklim terhadap kondisi normalnya. Interaksi ketiga faktor tersebut sangat menentukan besaran faktor klimatologis yang terjadi.
Kekeringan dan banjir juga dipengaruhi faktor hidrologis yang diindikasikan dari perbedaan debit sungai maksimum dan minimum. Kerusakan hidrologis umumnya terjadi akibat degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama bagian hulu yang lerengnya terjal dan mengalami alih fungsi lahan dari bervegetasi menjadi non vegetasi yang tidak meloloskan air (impermeable). Menurut data Departemen Kehutanan, dari 470 DAS di Indonesia, 62 DAS diantaranya kritis, sehingga seringkali mengalami banjir dan kekeringan. Sesuai dengan kesepakatan tiga menteri (Menteri PU, Kehutanan, dan Pertanian) tanggal 9 Mei 2007 di Bogor, maka dalam rangka penyelamatan sumber daya air, DAS-DAS kritis tersebut menjadi prioritas penanganan antar sektor (DAS kritis prioritas terlampir). Produksi sedimen yang tinggi akan mendangkalkan waduk, sungai dan saluran, sehingga menurunkan kinerja layanan irigasi. Laju kerusakan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rehabilitasinya, menyebabkan masalah banjir dan kekeringan di wilayah hilir semakin besar.
Lahan pertanian terutama di daerah hilir yang sumber airnya dari bendung atau bendungan (bangunan penangkap air di sungai) kinerjanya sangat dipengaruhi kerusakan hidrologis akibat menurunnya kapasitas tampung saluran dan pasokan air secara signifikan. Kerusakan hidrologis daerah tangkapan air bagian hulu menyebabkan waduk dan saluran irigasi terisi sedimen, sehingga kapasitas tampung air menurun tajam. Terjadinya curah hujan ekstrim tinggi menyebabkan airnya melimpas sehingga terjadilah banjir. Sebaliknya, rendahnya cadangan air waduk yang disimpan pada musim penghujan menyebabkan cadangan air musim kemarau sangat rendah sehingga merupakan pemicu terjadinya kekeringan.
Kerusakan hidrologis juga menyebabkan aliran air sungai menurun drastis atau bahkan tidak ada sama sekali. Data dari Departemen PU, menunjukkan bahwa terdapat 5.590 sungai induk yang terhimpun kedalam 89 Satuan Wilayah Sungai (SWS). Dari sejumlah sungai induk tersebut, 600 sungai diantaranya berpotensi menimbulkan banjir, 62 diantaranya tergolong kritis dan super kritis.
Penentuan jadwal tanam dan pemilihan jenis komoditas tanpa memperhitungkan ketersediaan air merupakan penyebab terjadinya kekeringan agronomis. Fenomena ini banyak dijumpai pada lahan sawah irigasi golongan III ke atas, lahan-lahan tadah hujan ataupun areal gadu liar. Dampak negatif yang paling ekstrim akibat gadu liar adalah puso. Kekeringan agronomis umumnya terjadi akibat kebiasaan (habit) petani yang memilih memaksakan menanam padi walaupun ketersediaan airnya tidak mencukupi. Diperlukan bimbingan dan penyuluhan intensif, percontohan penyesuaian dan pengawalan pola tanam yang tepat, pembukaan peluang pasar komoditas alternatif, serta pemberdayaan petani untuk mengurangi beban kerugian yang dialami.
C. Wilayah Banjir dan Kekeringan
Wilayah banjir dan kekeringan sebagian besar berada di daerah aliran sungai yang kondisi hidrologisnya mengalami kerusakan. Wilayah banjir umumnya tersebar di :
Dataran rendah dan berdrainase buruk,
Sepanjang wilayah sungai terutama dataran banjir (flood plain) dan
Daerah pantai
Wilayah kekeringan umumnya tersebar di :
Areal pertanian tadah hujan
Daerah irigasi golongan 3
Daerah gadu liar
Daerah endemik kekeringan
KERANGKA PIKIR PENGELOLAAN BANJIR DAN KEKERINGAN
Sampai saat ini data, peta dan informasi tabular, spasial dan temporal tentang banjir dan kekeringan masih dikumpulkan dan disimpan di berbagai instansi Pemerintah seperti Departemen Pekerjaan Umum, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional maupun swasta. Fragmentasi data dan informasi banjir dan kekeringan ini sangat menyulitkan dalam identifikasi dan karakterisasi, representasi dan rekonstruksi faktor penyebab, risiko dan model pengelolaannya. Dampaknya, penanganan banjir dan kekeringan lebih banyak dilakukan secara ad hock, partial, sesaat berdasarkan tugas pokok fungsi instansi dan interes prioritasnya. Rendahnya sinergi ini menyebabkan masalah banjir dan kekeringan sampai saat ini tidak dapat diturunkan besarannya sekalipun biaya yang dibelanjakan pemerintah (goverment expenditure) terus meningkat. Diperlukan kerangka pikir dengan pendekatan menyeluruh terhadap fakta empirik banjir dan kekeringan agar dapat memosisikan tugas, tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan banjir dan kekeringan
Berdasarkan kerangka pikir hubungan timbal balik antara faktor penyebab, akibat dan upaya, maka tahapan dan kegiatan utama dalam pengelolaan banjir dan kekeringan dapat direpresentasikan. Informasi ini selanjutnya harus disosialisasikan kepada semua pemangku kepetingan untuk disepakati, dilaksanakan dan diawasi bersama. Pemerintah perlu membuka kesempatan yang proporsional terhadap semua pihak untuk sharing (pengetahuan, pengalaman dan sumberdaya) serta berpartisipasi aktif agar masalah banjir dan kekeringan dapat diselesaikan sampai akarnya.
Pengelolaan banjir dan kekeringan harus dilakukan melalui pendekatan strategis, antisipatif, dan operasional. Cetak biru ini difokuskan pada ketiga pendekatan yang partisipastif dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prioritas wilayah penanganan kerawanan banjir dan kekeringan. Pendekatan tersebut meliputi: penentuan prioritas pengelolaan banjir dan kekeringan, identifikasi faktor penyebab banjir dan kekeringan serta metode pengelolaannya.
A. Prioritas Pengelolaan
Sedangkan prioritas pengelolaan banjir dan kekeringan dilakukan berdasarkan kombinasi dari tiga pendekatan: klimatologis, hidrologis, dan agronomis, dengan memperhitungkan tingkat kemudahan dan pembiayaannya. Penetapan prioritas dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan, petani dan petugas lapangan.
Prioritas I:
Klimatologis: Wilayah yang sangat rawan banjir dan kekeringan akibat variabilitas/anomali iklim
Hidrologis : Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau jaringan drainase/irigasinya mengalami tingkat kerusakan berat atau penyebab lainnya, sehingga terjadi banjir dan kekeringan
Agronomis : Wilayah ini merupakan andalan sentra produksi padi.
Prioritas II :
Klimatologis : Wilayah yang rawan banjir dan kekeringan akibat variabilitas/anomali iklim
Hidrologis : Daerah aliran sungai dan atau jaringan drainase/irigasinya mengalami tingkat kerusakan sedang atau penyebab lainnya, sehingga terjadi banjir.
Agronomis : Wilayah ini merupakan andalan sentra produksi padi.
Prioritas III :
Klimatologis: Wilayah yang agak rawan banjir dan kekeringan akibat variabilitas/anomali iklim
Hidrologis : Daerah aliran sungai dan atau jaringan drainase/irigasinya mengalami tingkat kerusakan ringan atau penyebab lainnya sehingga terjadi banjir.
Agronomis : Wilayah ini merupakan andalan sentra produksi padi.
B.Langkah Penanganan
Secara sistematis langkah penanganan pengelolaan banjir dan kekeringan memuat dua strategi yaitu strategi umum dan dan strategi khusus.
1. Strategi Umum
Masing masing daerah menyusun pola tanam yang lebih ditail berdasarkan masukan seluruh pemangku kepentingan dengan memperhitungkan prakiraan iklim, keandalan debit, jenis komoditas yang diusahakan, dan aspek lainnya. Selanjutnya pola tanam tersebut dievaluasi secara reguler 2 (dua) mingguan agar dapat disesuaikan network planningnya dan diketahui periode kritisnya. Untuk itu diperlukan data dan informasi peramalan iklim yang semakin akurat, penyuluh yang giat di lapangan, penyusunan pola tanam dan jenis komoditas yang ketat serta perilaku petani yang taat terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama, contoh network diagram planning optimalisasi lahan sawah teknis pada Lampiran.
2. Strategi Khusus
Masing masing wilayah banjir dan atau kekeringan, kelompok tani/P3A beserta petugas Dinas pertanian dan Dinas Pengairan setempat harus melakukan work through di wilayah kerja masing masing sebelum tanam untuk melakukan pengecekan kembali kesiapan saluran dalam mendukung pelaksanaan pola tanam.
Membangun jaringan tingkat usaha tani dan atau jaringan tata air mikro di setiap lokasi untuk perbaiki efisiensi ketersediaan air
Untuk daerah yang mengalami banjir dan kekeringan introduksi tanaman yang tahan genangan dan atau kekurangan air perlu dilakukan sambil menunggu perbaikan DAS hulu dan perbaikan infrastruktur penanggulangan banjir dan kekeringan.
Ditail langkah penanganan banjir dan kekeringan dapat dilakukan berdasarkan menu pilihan yang tersedia dengan menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi setempat. Pilihan menu jangka pendek, menengah dan panjang disajikan sebagai berikut:
Jangka pendek
1) Klimatologis
Peningkatan kemampuan prakiraan iklim dan pengamatan perubahan iklim
Sosialisasi/diseminasi hasil prakiraan iklim
Pemetaan wilayah rawan banjir dan kekeringan
2) Hidrologis
Mencari sumber air alternatif atau membuat sumur
Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi dan drainase
Pengembangan bangunan konservasi air
Pengembangan irigasi partisipatif;
Pemanfaatan pompa air (pompanisasi) dengan energi angin
Pengembangan usahatani konservasi, reklamasi dan optimasi lahan
3) Agronomis
Pengaturan dan pengawalan pola tanam yang baik dengan jadual tanam yang ketat dan pemilihan komoditas yang tepat
Khusus untuk kekeringan dapat memanfaatkan rawa lebak (terlampir peta potensi rawa lebak)
Pengembangan SRI/PTT/varietas padi hemat air di lahan sawah untuk efisiensi penggunaan air.
4) Kelembagaan
Peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A/kelompok tani
Pengembangan Sekolah Lapang (SL) pertanian yang merupakan integrasi SL iklim, SL pengendalian hama terpadu dan SL hemat air
Sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi dan teknologi
Peningkatan kinerja posko & pokja iklim (pusat & daerah)
Jangka Menengah
1) Klimatologis
Meningkatkan kemampuan pengamatan perubahan iklim
Mengoptimalkan sosialisasi/desiminasi hasil prakiraan iklim
Evaluasi dan pembaharuan (up dating) peta wilayah rawan banjir dan kekeringan
2) Hidrologis
Membangun jaringan drainase dan irigasi
Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase/irigasi
Pengembangan irigasi partisipatif;
Pengembangan bangunan konservasi air
Pengembangan pompanisasi
Konservasi das hulu
Pengembangan usahatani konservasi
Pengembangan reklamasi dan optimasi lahan
Gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (gnkpa)
Gerakan gemar menanam
3) Agronomis
Pengaturan dan pengawalan pola tanam yang baik dengan jadual tanam yang ketat serta pemilihan komoditas yang tepat
Khusus untuk kekeringan dapat memanfaatkan rawa lebak dan pengembangan sri/ptt/varietas padi hemat air di lahan sawah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.
4) Kelembagaan
Peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A/kelompok tani
Pengembangan sekolah lapang (SL) pertanian yang merupakan integrasi SL iklim, SL pengendalian hama terpadu dan SL hemat air.
Sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi dan teknologi pengelolaan air.
Pelatihan petugas lapangan lanjutan.
Jangka Panjang
1) Klimatologis
Meningkatkan kemampuan pengamatan perubahan iklim.
Pemanfaatan dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Pembaharuan (up dating) database spasial dan analisa spasial peta wilayah rawan banjir dan kekeringan
Sosialisasi/desiminasi hasil prakiraan iklim
2) Hidrologis
Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase
Pembuangan kelebihan air melalui pompanisasi
Pengembangan bangunan konservasi air
Pengembangan irigasi partisipatif
Konservasi das hulu
Pengembangan usahatani konservasi
Pengembangan reklamasi dan optimasi lahan
Gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (GNKPA)
Gerakan gemar menanam
3) Agronomis
Pengaturan dan pengawalan pola tanam yang baik dengan jadual tanam yang ketat dan pemilihan komoditas yang tepat
Khusus untuk kekeringan dapat memanfaatkan rawa lebak dan pengembangan sri/ptt/varietas padi hemat air di lahan sawah untuk efisiensi penggunaan air
4) Kelembagaan
Peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A/kelompok tani
Pengembangan sekolah lapang (SL) pertanian yang merupakan integrasi SL iklim, SL pengendalian hama terpadu dan SL hemat air
Sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi dan teknologi pengelolaan air
Pelatihan petugas lapangan
METODA PENYUSUNAN
Penyusunan peta banjir dan kekeringan partisipatif ini dilakukan melalui diskusi antar pemangku kepentingan untuk menghimpun data dan informasi serta bahan masukan pengambilan keputusan. Instansi yang berpartsipasi aktif dalam penyusunan awal meliputi: Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Badan Meteorologi dan Geofisika, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Berdasarkan hasil beberapa kali diskusi, maka disepakati metode penyusunan peta pengelolaan banjir dan kekeringan partisipatif yang meliputi: (i) desk work untuk mempersiapkan peta rawan banjir dan kekeringan, rawan kekeringan dan rawan banjir dan penentuan kabupaten prioritas (ii) validasi lapangan bersama instansi terkait di kabupaten prioritas (iii) pemutakhiran (up dating) peta rawan banjir dan kekeringan dan naskahnya (iv) finalisasi cetak biru pengelolaan banjir dan kekeringan sekaligus presentasi final di depan Menteri terkait (v) sosialisasi hasil cetak biru ke masyarakat dan implementasi lapangan. Rencana ditail jadual waktu penyusunan cetak biru sampai dengan sosialisasinya disajikan pada Gambar Lampiran 1.
Berkaitan dengan butir (i), maka ditetapkan pada tahap pertama penyusunan peta rawan banjir dan kekeringan akan diselesaikan naskah utama dan naskah metode penyusunan wilayah rawan banjir dan kekeringan untuk pulau Jawa (Buku I) dengan pertimbangan karena jawa mensuplai 50% produksi pangan nasional, wilayahnya paling banyak terkena banjir dan kekeringan. Selanjutnya secara bertahap akan diselesaikan Nusa Tenggara (NTB dan NTT) (Buku II), Pulau Sumatra (Buku III), Pulau Kalimantan (Buku IVI), Sulawesi (Buku V), Bali dan (VI) serta Maluku dan Papua (Buku VII).
Paling tidak diperlukan lima elemen dasar untuk menyusun peta rawan banjir dan kekeringan yaitu (1) peta lahan sawah (2) peta daerah rawan banjir dan (3) peta daerah rawan kekeringan (4) peta daerah irigasi dan (5) peta administrasi level kecamatan. Superimpose/overlay kelima peta yang ada menghasilkan tematik rawan banjir dan kekeringan, rawan banjir, rawan kekeringan dan wilayah sawah yang belum rawan pada tingkat kecamatan.
Untuk menvalidasi peta rawan banjir dan kekeringan yang dihasilkan melalui desk work, maka peta-peta yang dihasilkan divalidasi ke lapangan bersama instansi terkait pusat, propinsi maupun kabupaten. Kegiatan validasi ke lapangan dipilih berdasarkan data sebaran luas wilayah yang terkena banjir dan atau kekeringan serta besaran dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil diskusi dengan instansi terkait, maka disepakati ada 12 Kabupaten di 3 Propinsi Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ditail ke 12 kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:
Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Karawang, Indramayu, Cirebon dan Cianjur)
Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Grobogan, Sragen, Pati, Rembang dan Blora)
Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Gresik, Lamongan dan Bojonegoro)
Selanjutnya propinsi terkait diminta untuk dapat melakukan validasi kabupaten/kota rawan banjir dan kekeringan dengan menggunakan metode yang sama saat melakukan validasi ke 12 kabupaten prioritas.
Finalisasi cetak biru pengelolaan banjir dan kekeringan dilakukan dengan mengundang instansi terkait dalam jumlah yang lebih banyak untuk menghimpun masukan akhir sebelum dilakukan cetak final. Pendekatan partisipatif ini dimaksudkan agar hasil cetak biru menjadi milik bersama (common properties), sehingga merasa mempunyai kewajiban yang sama dalam menyusekseskan implementasi pengelolaan banjir dan kekeringan.
Untuk memperoleh masukan dan dukungan pengambil keputusan sektoral, maka akan dilakukan ekspose dengan mengundang Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan yang konsisten.
Setelah diperoleh dukungan pengambil kebijakan tertinggi sektoral dan lembaga pemerintah non departemen, maka sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan pertama dan utama. Peta, data dan informasi tentang wilayah rawan banjir dan kekeringan serta prioritas pengelolaannya disosialisasikan kepada petani dan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kecamatan rawan banjir dan kekeringan untuk memperoleh masukan dan kesepakatan serta dukungan dalam implementasinya. Masyarakat termasuk petani perlu diberikan kesempatan luas untuk mengelola banjir dan kekeringan sesuai hasil musyawarah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dinamisator, sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan banjir dan kekeringan. Melalui pendekatan partisipatif ini, maka pemerintah dapat menggunakan succes story dari pilot project pengelolaan banjir dan kekeringan untuk diadopsi, dimodifikasi dan dikembangkan di daerah lain.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan banjir dan kekeringan dapat dilakukan melalui: (i) penentuan prioritas pengelolaan (ii) identifikasi faktor penyebab (iii) pemilihan model pengelolaan banjir dan kekeringan yang partisipatif.
PENGELOLAAN BANJIR DAN KEKERINGAN LAPANGAN
Pengelolaan wilayah banjir dan kekeringan per kecamatan secara umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu :
A. Prioritas I, yaitu kecamatan yang sawahnya mengalami banjir dan juga kekeringan pada lokasi yang sama.
Daerah tersebut perlu mendapatkan penanganan pertama mengingat dampak ekonomi dan sosialnya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan lainnya. Pada daerah-daerah tersebut termasuk daerah yang Sangat rawan banjir dan kekeringan akibat variabilitas/anomali iklim.
Daerah tersebut umumnya terjadi di bagian hilir daerah irigasi (golongan 4, 5 dst), daerah yang sumber irigasinya hanya mengandalkan debit sungai (tidak terdapat waduk) dan daerah sawah tadah hujan yang terdapat sumber air alternatif (air buangan, air tanah dangkal)
B. Prioritas II, yaitu kecamatan dimana areal sawah yang rawan mengalami banjir dan kekeringan lebih besar atau sama dengan areal yang aman.
Daerah tersebut bisa terjadi di bagian tengah/hilir daerah irigasi dan daerah yang sumber irigasinya hanya mengandalkan debit sungai (tidak terdapat waduk) serta tidak kesulitan mendapatkan sumber air alternatif untuk irigasi.
C. Prioritas III, yaitu kecamatan dimana areal sawah yang rawan mengalami banjir dan kekeringan lebih kecil dari areal yang aman.
Daerah tersebut umumnya masih terdapat sumber air alternatif untuk irigasi walaupun jumlahnya masih kurang.
Pengelolaan banjir dan kekeringan tersebut dilakukan melalui keterpaduan pendekatan klimatologis, hidrologis dan agronomis dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.
Selanjutnya aplikasi lapangan pengelolaan banjir dan kekeringan dalam bentuk jadual tanam yang ketat yang didukung penyuluh yang giat, dengan komoditas tepat dan petani taat disajikan dalam bentuk rencana jejaring kerja (network planing)